Pedoman Pemberitaan Media Siber, Prioritas dalam Verifikasi

Posted on Opini Lepas 155

Dewan Pers telah mengesahkan pedoman pemberitaan media siber di Jakarta pada 3 Februari 2012 lalu. Banyak kalangan menganggap pedoman itu belum sempurna. Walau begitu, pedoman tersebut bisa menjadi awalan baik.

Media siber memang menjadi ‘adik bungsu’ yang hadir belakangan, menyusul media massa lain yang telah eksis sebelumnya, yaitu media massa cetak, radio, dan televisi. Kelahiran media siber tak terlepas dari kemajuan teknologi internet, yang semakin berkembang beberapa tahun belakangan.

Meskipun baru, media siber cepat berkembang seiring dengan minat masyarakat, terhadap teknologi internet yang semakin tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena akses masyarakat untuk menggunakan internet semakin mudah.

BACA JUGA: 4 Persiapan Sebelum Wawancara

Jika pada awalnya internet hanya bisa dinikmati segelintir masyarakat melalui jaringan kabel, perkembangan teknologi nirkabel menjadikan internet semakin popular. Masyarakat dapat menggunakan internet kapan dan di mana saja, dengan menggunakan komputer jinjing atau sekadar telepon selular. Harga kedua alat tersebut yang semakin murah, juga menjadi penyebab lain yang mendukung keterkenalan internet.

Sebagai ‘adik bungsu’, media siber belum memiliki aturan main yang memadai. Media siber masih membuntuti aturan main, yang dimiliki media massa yang telah hadir lebih dulu. Hal tersebut sepenuhnya tidak salah.

Walaupun begitu, aturan main tersendiri bagi media siber sangat dirasa perlu. Hal itu karena setiap media massa memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga, aturan yang ada harus sesuai dengan karakteristik tersebut.

Pedoman pemberitaan media siber yang disahkan Dewan Pers meliputi lima hal, yaitu ruang lingkup; verifikasi dan keberimbangan berita; isi buatan pengguna; ralat, koreksi, dan hak jawab; serta pencabutan berita.

Dari lima hal itu, penulis menganggap dua hal yang perlu mendapat perhatian penting adalah verifikasi dan keberimbangan berita serta pencabutan berita.

Verifikasi dan Keberimbangan Berita

Media siber identik dengan pemberitaan yang cepat. Nilai kebaruan sebuah berita dianggap penting untuk memanfaatkan keunggulan internet, yang bisa dinikmati kapan saja tanpa mengenal batasan waktu. Ketika suatu peristiwa terjadi, media siber pun berburu waktu untuk segera menyampaikan peristiwa tersebut kepada khalayak.

Kondisi itu, menurut Mantan Ketua AJI Indonesia Nezar Patria, telah menjadi sebuah brand image media siber di Indonesia. Akibat mengandalkan kecepatan, hal itu berimplikasi terhadap keakuratan informasi yang disampaikan.

Media siber yang mengandalkan kecepatan dapat dipastikan memiliki informasi yang tidak akurat. Kondisi media siber di Indonesia, lanjut Nezar, ternyata berbeda jauh dengan media serupa di Amerika Serikat. Media siber di negeri Paman Sam itu tetap mempraktikkan penulisan, yang memiliki mutu sama dengan media cetak.

Adapun, nilai kecepatan yang dianut media siber Amerika Serikat adalah mampu menyampaikan informasi yang setidaknya mencakup lima W (what, when, where, who, why) dengan cepat kepada pembaca. Kecepatan bukan berarti menyampaikan informasi sepotong tanpa kejelasan (Beritasatu.com, 6/2/2012).

Informasi sepotong bisa menimbulkan persepsi berbeda dalam masyarakat. Hal itu berbahaya karena masyarakat bisa menganggap informasi tersebut sebagai suatu keseluruhan. Opini masyarakat pada akhirnya terbentuk hanya berdasarkan informasi tersebut.

Untuk membuat berita yang dihasilkan media siber lebih akurat, pedoman pemberitaan media siber memberikan pengaturan, supaya semua berita mendapatkan verifikasi. Pengecualian diberikan salah satunya apabila subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diwawancara.

BACA JUGA: Verifikasi Citizen Journalism

Meskipun begitu, media siber supaya memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan tersebut agar dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, yang dibuat dengan dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

Pencabutan Berita

Berbeda dengan media cetak yang memiliki bentuk fisik dan disebarkan dengan cara memperbanyak, media siber berkebalikan. Masyarakat yang ingin membaca media siber cukup membuka alamat laman dunia maya media tersebut, dengan menggunakan jaringan internet.

Proses tersebut dapat dilakukan beberapa masyarakat sekaligus bahkan dalam waktu bersamaan. Pencabutan berita sangat mungkin untuk dilakukan dalam media siber. Hal itu karena internet memberikan peluang melalui sistem yang tersedia.

Berita yang tersimpan dalam bentuk data di dunia maya dapat dihapus kapan saja, sesuai dengan keinginan pengelola media siber. Sistem yang disediakan internet tersebut bisa berbahaya apabila tidak digunakan dengan tanggung jawab.

Media siber bisa dengan mudah lepas tanggung jawab apabila melakukan kesalahan, ketika menyampaikan sebuah berita. Alhasil, media yang memiliki tanggung jawab rendah bisa berlaku seenaknya, dalam pemberitaan tanpa memperhatikan kode etik yang ada.

Toh, apabila ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan protes, pengelola media bisa langsung menghapus berita yang dianggap bermasalah tersebut. Pedoman pemberitaan media siber melarang pencabutan berita yang sudah dipublikasikan karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi.

Hal itu kecuali terkait masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

Apabila media siber mencabut berita, pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan, dan diumumkan kepada publik. Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, pedoman pemberitaan media siber yang disahkan merupakan aturan etika bagi media siber, yang belum pernah ada (Tempo.co, 3/2/2012).

Dengan kehadiran pedoman pemberitaan media siber, pers diharapkan dapat menjalankan media siber secara professional, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

BACA JUGA: Mencari Inspirasi Menulis dengan Berlatih Kata

Meskipun tidak mengikat dan tanpa memaparkan sanksi apabila tidak dilakukan, pers semestinya tetap bisa menjalankan pedoman pemberitaan media siber. Hal itu karena pedoman tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pers Indonesia, khususnya media siber.

Pers yang memiliki kualitas baik tentunya akan mampu memberikan informasi bermutu, yang dapat dipercaya masyarakat. Umpan balik berupa tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi menunjukkan sinyalemen baik bagi perkembangan pers. Sebab, masyarakat merupakan tujuan akhir penyampaian berita yang dilakukan pers. Karena itu, pedoman pemberitaan media siber sudah sepatutnya menjadi rujukan.

Artikel ini telah diterbitkan di rubrik Opini Lampung Post pada 9 Juli 2012

Pedoman Pemberitaan Media Siber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *