Fungsi Trotoar dan Menyelesaikan Persoalan PKL

Posted on Opini Lepas 847

Sejatinya, fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Namun kekinian, pedagang kaki lima (pkl) mengubah kesejatian tersebut. Trotoar dengan pkl di atasnya, sepertinya menjadi kondisi mayoritas di Indonesia, termasuk di kota/kabupaten di Lampung.

Dengan kondisi tersebut, pejalan kaki akhirnya terpinggirkan. Mereka kehilangan hak untuk bisa berjalan kaki sesuai tempat seharusnya. Pengembalian fungsi trotoar sebaiknya segera dilakukan. Pemerintah harus bertindak tegas terkait persoalan tersebut.

Meski begitu, keberadaan para  pkl yang sudah ada sebaiknya tidak juga “dimatikan”, dengan mengusir mereka dari atas trotoar, tanpa memberikan solusi.

BACA JUGA: Piala Eropa dan Kosakata Sepak Bola

Karena itu, solusi bersama diperlukan, supaya pejalan kaki bisa nyaman berjalan di trotoar. Dan, pkl yang telah telanjur ada, bisa tetap berusaha.

Sebab pada dasarnya, kemauan berusaha yang dimiliki para pkl adalah hal yang baik, dan bahkan bisa turut memajukan perekonomian. Hanya saja, lokasi usaha para pkl yang kurang tepat.

Jaminan Hukum

Fungsi trotoar telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 memaparkan bahwa trotoar merupakan satu dari lima fasilitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara, Pasal 131 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 menerangkan, pihak yang berhak menggunakan trotoar adalah pejalan kali.

Adapun, Pasal 275 ayat 1 salah satunya menyatakan bahwa orang yang mengganggu fungsi fasilitas pejalan kaki, akan dipidana kurungan paling lama satu bulan, atau denda paling banyak Rp250 ribu.

Sayangnya, aturan yang jelas tersebut belum diimbangi dengan tindakan pengawasan maupun upaya penegakan hukum. Celah ketidaksinambungan antara aturan hukum dan penerapannya tersebut, kemudian dimanfaatkan para pkl. Jadilah, fungsi trotoar menjadi tidak optimal.

Perlebar Trotoar

Upaya pengembalian fungsi trotoar sebenarnya memerlukan penyelesaian holistik dan berkelanjutan pada rencana tata ruang sebuah daerah. Sebab, perubahan kebijakan terhadap masalah pkl di atas trotoar, akan berhubungan dengan masalah tata ruang maupun transportasi di dalam kota.

Meski begitu, artikel ini hanya akan membahas upaya penyelesaian pengembalian fungsi trotoar yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan memperlebar trotoar.

Aturan lebar trotoar tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

Ada lima pasal dalam peraturan itu yang mengatur lebar trotoar, yakni pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 20. Kelima pasal itu menjelaskan, pembangunan trotoar minimal selebar 0,5 meter.

Kelima pasal tersebut tidak menyebutkan lebar maksimal. Sehingga, upaya melebarkan trotoar seharusnya bisa menjadi solusi untuk mengembalikan fungsi trotoar, tanpa harus menyingkirkan pkl.

Sebagai contoh, jika trotoar yang selebar setengah meter dibuat jadi dua meter, tentu akan tersedia ruang yang cukup bagi pejalan kali maupun pkl.

Walau demikian, trotoar dengan lebar dua meter kemungkinan bisa dibangun di wilayah-wilayah pembangunan baru. Tentu, hal itu harus didukung dengan kebijakan pemerintah.

Lalu, bagaimana dengan trotoar yang sudah ada? Apakah mungkin dilebarkan?

BACA JUGA: Membuat Judul Tulisan yang Menarik, di Awal atau di Akhir

Besar kemungkinan, pelebaran trotoar yang sudah ada sulit dilakukan. Terlebih pada wilayah-wilayah yang sudah ada bangunan sejak lama.

Hal itu karena pelebaran trotoar hanya mungkin dilakukan ke luar jalan. Sebab tidak mungkin, pelebaran dilakukan ke arah dalam jalan, yang notabene akan mempersempit jalan.

Kesulitan pelebaran trotoar yang sudah ada akibat adanya bangunan di belakang trotoar. Meskipun ada aturan garis sempadan bangunan (GSB), ruang sisa di antara trotoar dan bangunan biasanya digunakan sebagai lahan parkir.

Manfaatkan Lahan Parkir

Keberadaan lahan parkir bangunan sebenarnya masih menjadi peluang bagi pkl untuk berusaha. Hal tersebut pun telah diterapkan beberapa minimarket berskala nasional.

Pengelola beberapa minimarket skala nasional membolehkan pkl berjualan di sebagian lahan parkir mereka. Hal itu dilakukan dengan sistem sewa, yang menyesuaikan dengan usaha mikro. Jumlah penyewa pun dibatasi supaya tidak memenuhi seluruh lahan parkir.

Sistem tersebut sebenarnya bisa ditiru oleh pemilik bangunan-bangunan lain, yang memiliki lahan parkir berlebih. Tetapi akan lebih baik, apabila pemerintah daerah setempat bisa membuat kebijakan terkait hal itu.

Pemerintah daerah setempat bisa melakukan pendataan lahan-lahan parkir berlebih, dan mengajak kerja sama pemilik bangunan.

Selanjutnya, mereka bisa membuka lowongan bagi pkl yang ingin berusaha di lahan parkir.

Dengan demikian, ketiga pihak sama-sama mendapatkan untung. Pemilik bangunan mendapatkan uang sewa, tentu dengan standar usaha mikro melalui kebijakan pemerintah daerah setempat.

Sementara, pkl bisa berusaha. Dan, pemerintah mendapat pemasukan kas daerah, melalui retribusi yang ditarik dari pkl.

Tak lupa, fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki yang nyaman, dapat optimal.

Ruang Khusus

Selain pelebaran trotoar dan pemanfaatan lahan parkir, upaya lain memaksimalkan fungsi trotoar tanpa menyingkirkan pkl dapat dilakukan dengan menyediakan ruang khusus bagi pkl.

Sebenarnya, pemerintah tidak perlu repot. Pemerintah cukup memanfaatkan ruang terbuka yang ada. Misalnya, taman.

Di banyak taman, pkl malah biasanya muncul dengan sendirinya. Sayangnya, ketiadaan pengaturan kerap membuat kondisi taman justru tampak semrawut.

Alhasil, penempatan pkl pun menjadi tidak maksimal. Terlebih, hal itu membuat taman kehilangan keindahan. Sehingga pada akhirnya, warga enggan datang lagi ke taman.

Apabila penataan dilakukan, optimalisasi tentu bisa didapatkan. Hal itu mulai dari keindahan taman yang terjaga dan jumlah pkl yang berjualan dapat maksimal.

BACA JUGA: Membuat Skenario Film, Sekilas tentang Triangle System

Keindahan taman perlu dijaga karena dapat mendatangkan pengunjung. Di mana, hal itu tentunya akan menguntungkan juga bagi pkl.

Pemerintah bisa melakukan penataan dengan membuat area-area tertentu di taman. Harapannya, semua pihak saling diuntungkan. Termasuk, secara tak langsung, para pejalan kaki yang bisa merasakan fungsi trotoar.

Fungsi Trotoar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *